Kebijakan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Wilayah Kantor Walikota Medan

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keberlangsungan kegiatan perusahaan di wilayah Kantor Walikota Medan. Dan dalam hal ini Kantor Walikota Medan menerapkan pencairan anggaran yang tidak dapat dibayarkan secara langsung (cash), namun menerapkan sistem pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan dalam beberapa bulan sekali dan kebijakan itu diambil saat pergantian kepala daerah yang baru, karena Bapak Walikota Medan mencanangkan kebijakan bahwasanya pemenuhan bidang konsumsi disegala kegiatan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan agar dapat mengangkat roda perekonomian masyarakat di wilayah kota Medan. Adapun hasil yang diambil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran dari pemesanan konsumsi di Kantor Walikota Medan tidak dibayarkan secara langsung, dan ada beberapa proses pemberkasan sebelum pencairan dana.